Kamis, 21 Maret 2019 | 02:45 WIB
Kejagung dan BPNB Teken MoU Soal Penanggulangan Bencana
Rabu, 10 Oktober 2018 | 19:15 WIB
-

Skalanews - Kejaksaan Agung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hari ini, Rabu (10/10) meneken nota kesepahaman (MoU) terkait penanggulangan bencana di Indonesia.

"Di sini kejaksaan menandatangani kejaksaan merasa terpanggil berkontribusi mendampingi mengawal dan mendukung kinerja tugas tugas berat jajaran institusi nasional baik di pusat maupun daerah," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Kejagung, Jakarta Selatan.

Disebut Prasetyo, jika ditinjau maraknya bencana yang terjadi di sejumlah daerah membutuhkan persiapan dan kesiapan terkait bantuan dan penegakkan hukum.

"Kami mengantisipasi ekses dari bencana yang timbul. Kita mencontoh ketika bencana ada orang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan situasi mengambil keuntungan di sana, katakanlah mengambil bantuan dalih membantu korban bencana atau bahkan berusaha potong anggaran yang mestinya digunakan untik tanggap darurat bencana alam. Ini semua akan menjadi masalah hukum. Kita mengantisipasi," papar Prasetyo.

Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei menambahkan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang nyata kedua pihak demi mewujudkan program-program penanggulangan bencana. Kesepakatan ini sendiri berlaku selama 5 tahun yang kemudian dapat diperpanjang.

"Kita tau Indonesia penanggulangannya sangat kompleks dan multidimensional, jadi tidak mungkin BNPB sendiri yang melakukan itu. Jadi ini saya percaya akan meningkatkan BNPB dalam meningkatkan kinerja. Dalam penanggulangan bencana perlu cepat tanggap tinggi tapi tetap perlu akuntabilitas, di lapangan kami sangat mengharapkan pendampingan kejaksaan. Respons time yang singkat bisa kita penuhi dengan baik," sambungnya.(Frida Astuti/dbs)