Selasa, 20 November 2018 | 06:59 WIB
Indonesia Dukung Kebijakan ILO Wujudkan Program SDGs
Selasa, 6 November 2018 | 22:43 WIB
Haiyani Rumondang di Sidang Governing Body ILO di Jenewa, Swiss - [biro humas kemnaker]

Skalanews - Pemerintah Indonesia mendukung upaya yang dilakukan anggota-anggota Organisasi Buruh Internasional (ILO) dalam mewujudkan program-program Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kerja sama para anggota ILO dibutuhkan dalam upaya mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta kerja layak bagi semua.

"Dukungan dan keterlibatan ILO sangat diperlukan dalam memastikan pencapaian SDGs, khususnya untuk pencapaian program nasional kerja layak (Decent Work Country Programmes)," kata Plt. Sekretaris Jenderal Kemnaker Haiyani Rumondang dalam Sidang Governing Body ILO ke 234 di Jenewa Swiss pada  Senin (5/11) waktu setempat.

Dikatakan Haiyani, selama ini Pemerintah Indonesia terlibat cukup aktif dalam pembahasan tentang SDGs baik pada forum internasional, regional, maupun nasional.

Selain itu, program SDGs sangat relevan dan sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia. "Ini menjadi prioritas program pembangunan nasional sehingga dinamika ketenagkerjaan tersebut dapat tetap menciptakan pertumbuhan inklusif dan pencapaian kerja layak," tutur Haiyani.

"Tujuan SDGs juga menjadi acuan menyikapi dampak dari perkembangan teknologi dan digitalisasi terhadap dunia kerja, antara lain job shifting, keterampilan baru khususnya soft skills, transformasi hubungan industrial," ujar Haiyani.

Haiyani menambahkan dalam sidang Governing Body ILO, Indonesia menyambut baik rencana aksi mengenai rencana pembangunan oleh ILO yaitu penyediaan dalam mendukung pencapaian hasil kerja layak secara nasional.

Hal Kedua, lanjut Haiyani, adalah mengenai kemitraan dan pembiayaan yang harus diperdalam, diperluas, dan diperbanyak jenisnya.

Sementara itu, isu ketiga yang disoroti adalah mengenai peningkatan efisiensi, hasil kerja yang layak, dan transparansi. "Yang terakhir adalah mengenai kerja sama promosi kebijakan ILO tersebut," kata Haiyani. (deddi bayu/bus/*)