Kamis, 13 Desember 2018 | 06:37 WIB
Soeharto Dianggap Institusi, Tokoh GNPF Ulama: Enggak Mutu!
Jumat, 7 Desember 2018 | 09:37 WIB
HM Soeharto - [ist]

Skalanews - Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan Presiden RI kedua HM. Soeharto haruslah dianggap sebagai institusi bukan sebagai personal.

Hal itu dimaksudkan agar stigma membicarakan keburukan pada masa kepemimpinanya itu bukanlah bermaksud untuk menanamkan kebencian kepada dia.

"Ini kan bukan ngomongin personal, kita itu biasanya suka salah kalo ngomongin pak Harto ini kita dianggapnya ngomongin personal. Enggak, dia itu institusi, dia itu kepala negara, dia itu presiden dari sebuah masa 30 tahun lebih," ujar Bonnie saat diskusi dengan tema 'Jangan Lupakan Korupsi Soeharto', di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Kamis (6/12).

Bonnie pun menyebutkan, hal ini penting dilakukan agar suasana tertutupnya informasi khususnya pemberitaan perilaku korupsi pejabat negara tidak lagi terjadi. Sebagaimana, pada masa itu, pemberitaan akan korupsi tidaklah semasif saat ini.

Bahkan Bonnie menyebutkan, bahwa korupsi yang dilakukan Soeharto pertama kali adalah korupsi kebebasan.

"Pemerintahan dia tidak hanya menimbulkan korupsi di bidang ekonomi, di bidang politik juga korupsi dan korupsi pertama (nya) itu korupsi kebebasan," jelasnya.

Sementara Pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa Soeharto sebagai insitusi terlegitimasi oleh adanya Tap MPR  No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN.

"Ini Tap MPR satu-satunya yang menyebutkan nama Soeharto, jadi benar Soeharto tidak bisa dikatakan personal tetapi adalah institusi," tuturnya pada kesempatan yang sama.

Namun,Fickar mengakui untuk membuktikan perbuatan korupsi yang terjadi saat itu sangatlah sulit.

"Pertama korupsi dilakukan secara sistemik sedemikian rupa dengan dibungkus beberapa peraturan Keppres dan Perundang-undangan."

"Sehingga sulit mau masuk kemana, karena ada azas hukum administrasi negara bahwa kebijakan itu tdk bisa dipidanakan kecuali ada bukti penerimaan suap dahulu sebelum saat aturan itu dibuat," jelasnya.

Atas dasar itulah, kata Fickar, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan. "Itulah sebabnya KPK dikasih penyadapan karena sulitnya pembuktian," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, tokoh GNPF Ulama Haikal Hasan menyebutkan, pernyataan keduanya tidaklah bermutu.

"Pengusaha dan penguasa saat ini berkomplot untuk mengencet kehidupan rakyat, kan berasa sekarang makin susah masa (bahas korupsi orde baru) jadi enggak mutu gitu loh, enggak pantes untuk dibahas," tuturnya yang kebetulan hadir sebagai pendengar acara diskusi.

Mahasiswa Doktoral Fakultas Sejarah dari Hebron University itu menyebutkan, memang sejak 1998 upaya pembusukan nama Soeharto gencar disuarakan. "Karena gak suka di masa akhir jabatannya pak Harto dekat dengan umat Islam," tuturnya.

Hal itu terlihat, kata Haikal, dari pelopor gerakan reformasi yang notabenenya terafiliasi dengan Centre for Strategic and International Studies (CSIS). (Bisma Rizal/bus)