Senin, 22 April 2019 | 21:30 WIB
DPR: Pemilu Tak Boleh Dikacaukan oleh Aksi Terorisme!
Senin, 31 Desember 2018 | 19:02 WIB
-

Skalanews - Aksi terorisme di tahun 2018 diakui Polri meningkat dibanding tahun 2017. Salah satu aksi teror yang banyak terjadi di 2018 yakni aksi bom bunuh diri seperti yang terjadi di tiga Gereja di Surabaya, Jawa Timur pada Mei 2018 lalu.

"Kita berduka dengan banyaknya aksi teror bom bunuh diri di tahun ini. Salah satu yang paling keji adalah peristiwa di Surabaya yang menyertakan keluarganya menjadi pelaku bom bunuh diri," kata anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan, Senin (31/12).

Meski aksi teror meningkat, politisi NasDem ini menilai Polri terus melakukan penindakan terhadap para pelaku dan jaringannya.

Upaya signifikan pemberantasan terorisme terlihat setelah peristiwa Bom Surabaya dan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Antiterorisme.

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian diketahui menekankan, dengan adanya beleid tersebut, jajaranya bisa lebih maksimal melakukan pencegahan. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Polri mencegah berbagai teror sebelum menghadapi perhelatan besar Asian Games 2018, Asian Para-Games 2018, serta pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF)-Bank Dunia. Tercatat 270 orang ditangkap karena menebar ancaman teror.

"Tapi dengan adanya UU nomor 5 Tahun 2018 upaya pencegahan menjadi lebih efektif. Amannya berbagai event internasional di Indonesia selama beberapa bulan terakhir menjadi bukti efektifnya beleid ini," sambung Sahroni.

Pada kesempatan ini Sahroni mendorong Polri agar terus melakukan deteksi dini terhadap terorisme.

"Khususnya memasuki tahun pesta demokrasi. Pemilu serentak 2019 tak boleh dikacaukan oleh aksi terorisme," pungkasnya.(Frida Astuti/dbs)