Senin, 23 September 2019 | 22:35 WIB
Puluhan Santri Demo di Gedung DPR, Dukung Revisi UU KPK
Rabu, 11 September 2019 | 18:16 WIB
santri demo DPR - ist

Skalanews - Gelombang aksi dukungan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus digelar.

Kali ini, puluhan santri yang mengatasnamakan Forum Santri Indonesia (FORSI) menggelar aksi damai di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Dalam aksinya, FORSI mendesak DPR segera merampungkan revisi UU KPK. Mereka menilai revisi UU KPK bertujuan memperkuat KPK sebagai lembaga yang konsisten memberantas korupsi. Revisi UU KPK dilakukan untuk memberi payung hukum yang pasti dan jelas untuk KPK.

"Revisi UU KPK bukan untuk melemahkan lembaga, justru revisi UU KPK ini sangat penting untuk memasukkan poin instrumen pengawasan terhadap sepak terjang KPK, dan juga mendorong KPK menjadi lebih baik, profesional serta untuk memperkuat lembaga antirasuah tersebut," ujar koordinator aksi Sufriadi.

Menurut Sufriadi, revisi UU KPK merupakan sebuah keharusan demi meningkatkan kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Kinerja KPK sebagai lembaga 'superbody' tetap harus mendapatkan evaluasi dan pembenahan. Untuk itu, KPK perlu memiliki dewan pengawas yang bertugas mengawasi kinerja KPK.

"Yang dikhawatirkan jika KPK tak bisa diawasi lembaga tersebut akan semena-mena. Oleh sebab itu sangat diperlukan dewan pengawas guna memberikan pengawasan terhadap penyadapan sebagai langkah pencegahan dan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan," sambungnya.

Dalam aksinya, massa menunutut agar KPK ke depan mampu mengutamakan unsur pencegahan dalam memberantas korupsi di Indonesia dibandingkan hanya melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Selain itu mereka juga menuntut pembenahan di tubuh KPK terkait posisi dan status kepegawaian para penydik KPK.

"Semangat perbaikan atau pembenahan harus jadi agenda utama para capim yang saat ini sedang melakukan uji kelayakan terhadap 10 capim KPK," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)