Kamis, 17 Oktober 2019 | 20:35 WIB
KPK Sarankan Fahri Hamzah Baca Lagi UU KPK
Jumat, 20 September 2019 | 19:10 WIB
-

Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyarankan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah untuk membaca lagi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Saran itu disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyusul komentar Fahri yang mengaku heran dengan kondisi KPK saat ini. Fahri heran pimpinan KPK masih menetapkan mantan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka suap meski pimpinan lembaga antirasuah itu sudah menyerahkan mandat ke Presiden Joko Widodo.

"Pada pihak-pihak yang masih menghubungkan antara penanganan perkara yang dilakukan KPK, termasuk penyidikan yang melibatkan Menpora, dengan pernyataan pimpinan KPK pada hari Jumat lalu, mereka kami sarankan untuk membaca kembali UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK," kata Febri, Jumat (20/9).

"Agar pendapat yang disampaikan tidak hanya bersifat politis dan asumsi, tetapi memiliki dasar hukum," sambungnya.

Ditegaskan Febri, penyelidikan dan penyidikan kasus dugaan suap dana hibah KONI yang menjerat Imam Nahrawi serta Asisten Pribadinya, Miftahul Ulum sendiri sebenarnya sudah dilakukan sebelum munculnya revisi UU KPK.‎ Keduanya ditetapkan tersangka pada 28 Agustus 2019.

"Jadi, penyelidikan dan penyidikan dilakukan sebelum revisi UU KPK terjadi," paparnya.

Namun memang, KPK baru mengumumkan penetapan tersangka keduanya ke publik ‎Rabu, 18 September 2019, atau setelah DPR dan Pemerintah menyepakati revisi UU KPK.

"Namun, memang dalam setiap kasus jarak pengumuman dengan penetapan tersangka berbeda-beda. Semua tergantung pada karakteristik dan kebutuhan tindakan awal dari kasus tersebut," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)