Kamis, 17 Oktober 2019 | 19:51 WIB
Soal Perppu KPK, Masinton: Bahaya Jika Terbit karena Tekanan
Rabu, 9 Oktober 2019 | 21:49 WIB
Masinton Pasaribu - [ist]

Skalanews - Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menyebut wewenang Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai diktator konstitusi.

Oleh sebab itu, sambung Masinton, akan sangat berbahaya jika ada pihak-pihak yang mendesak Presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu.

"Perppu itu diktator konstitusi. Bahaya kalau soal ketatanegaraan atau konstitusi kita diletakkan pada tekanan-tekanan," kata Masinton kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/10).

Anggota DPR dari fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan tatanan konstitusi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat pascaorde baru bisa rusak jika Presiden berhasil dipaksa mengeluarkan Perppu.

"Jangan ada yang mendesak-desak Presiden," cetusnya.

Masinton mengatakan di era reformasi, semua saluran sudah disiapkan jika masyarakat ingin komplain terhadap satu produk perundang-undangan. Salah satunya lewat Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, suatu keanehan jika produk UU belum memiliki nomor dan bahkan belum diundangkan ke masyarakat. Lalu, ada pihak-pihak yang memaksa Presiden mengeluarkan Perppu. Seakan meminta Presiden bertindak diktator dengan membuat peraturan sendiri.

Padahal, ketika amandemen Undang-Undang Dasar di era reformasi, parlemen diberikan kuasa membuat UU, namun pembahasannya dilakukan bersama Pemerintah.

"Di situ ada distribusi kekuasaan. Itu kenapa DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap mitra kerja kami terkait hukum, hak asasi manusia, dan keamanan," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)