Kamis, 17 Oktober 2019 | 20:50 WIB
Masih Timbulkan Polemik, Pengamat: RUU KPK Perkuat Pemberantasan Korupsi
Rabu, 9 Oktober 2019 | 23:19 WIB
-

Skalanews - Meski sudah disahkan oleh DPR, Revisi UU KPK hingga kini masih menuai polemik. Pengamat hukum Slamet Pribadi mengatakan kehadiran Revisi UU KPK seharusnya disambut baik, karena aturan baru itu justru memperkuat KPK.

Disebut Slamet, Revisi UU KPK dilakukan karena pemberantasan korupsi dinilai belum maksimal hingga saat ini.

"Korupsi tidak kunjung habis di republik ini, berarti dalam hukumnya atau lembaga hukumnya, atau juga penegakan hukumnya. Ada sesuatu yang perlu dilakukan perbaikan sana-sini. Kalau revisi itu dihubungkan dengan Revisi UU KPK, maka semangat dan tujuannya adalah agar KPK lebih kuat dan lebih independen," kata Slamet kepada wartawan, Rabu (9/10).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ini menambahkan, KPK harus lebih maju, baik dalam penindakan maupun pencegahan. Karena itu, mengingat perkembangan sosial yang cepat dan dinamis, maka Undang-undang yang berusia 17 tahun harus diubah.

"Di sisi lain KPK memanfaatkan uang negara, dan uang donatur dari Kebijakan Nasional Sistem Keuangan Negara, maka KPK harus bisa diaudit oleh siapa saja, baik oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang untuk itu, termasuk DPR," sambungnya.

Di samping itu, dewan pengawas merupakan usulan terbaik agar KPK kuat, independen dan transparan. Pengawas harus benar-benar paham soal korupsi dari sisi teknis, taktis, maupun yuridis, tidak harus orang-orang yang mengerti hukum, tapi bisa juga pihak lain yang jujur serta memahami tujuan keberadaan KPK.

"Pengawas yang kuat dan kredibel akan berkontribusi dalam pembangunan hukum dari sisi hukumnya, kelembagaan hukumnya, penegak hukumya, sarana dan prasarana hukumnya terhadap KPK yang kuat," paparnya.

Termasuk juga surat penghentian penyidikan (SP3) yang fungsinya menjamin setiap warga negara mendapat haknya sebagai manusia.

Dalam perkara pidana, menurutnya, tidak boleh ada seseorang yang menjadi tersangka seumur hidup atau tanpa kejelasan perkaranya. Menurut dia hal itu merupakan pelanggaran HAM, karena statusnya itu menyanderanya dalam berbagai aspek kehidupan.

"Yang bersangkutan mau mengurus semua administrasi apa pun bisa cacat hukum, karena masih tersangka. Negara melalui para penegak hukumnya mengekang seseorang tanpa batas, karena posisinya masih tersangka, bahkan bisa juga yang bersangkutan bisa sampai meninggal dunia tetap masih menjadi tersangka," paparnya.

Sementara itu mengenai polemik penerbitan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), kata Slamet, hal itu merupakan hak presiden dan tidak boleh diintervensi siapa pun. (Frida Astuti/Bus)