Selasa, 19 November 2019 | 17:58 WIB
Ketua MPR Dorong Pemerintah Fokus Atasi Kelompok Anti Kebhinekaan
Minggu, 13 Oktober 2019 | 15:10 WIB
-

Skalanews - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendorong pemerintah untuk memprioritaskan upaya mengatasi kelompok atau komunitas masyarakat yang menolak kebhinekaan Indonesia.

Pendekatan kepada kelompok atau komunitas yang menolak kebhinekaan menurut Bamsoet, begitu sapaannya, perlu diperbarui. Guna mendapat rumusan yang tepat, pemerintah dan parlemen patut menjalin kerja sama dengan semua lembaga atau institusi keagamaan.

"Rongrongan terhadap kebhinekaan sudah demikian nyata, karena sejumlah komunitas terang-terangan menyatakan tidak lagi mencintai fakta keberagaman yang menjadi takdir bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Bamsoet melalui siaran pers, Minggu (13/10).

Dalam tahun-tahun terakhir ini, sambungnya, kelompok atau komunitas intoleran itu terlihat di mana-mana. Di sekolah, kampus perguruan tinggi, di banyak tempat kerja, dan di banyak institusi negara atau institusi pemerintahan.

"Pada saat yang sama, ada kekuatan lain yang menunggangi kecenderungan itu dengan mengerahkan pelaku teror. Kini teror terhadap negara sudah menjadi ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Inilah realitas masalah atau persoalan yang dihadapi Indonesia dewasa ini," jelasnya.

Negara memang sudah menyikapi kecenderungan itu dengan membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di luar BPIP, banyak tokoh masyarakat dan pemuka agama, termasuk pejabat pemerintah, terus menyerukan perlunya menjaga kerukunan serta budaya toleran. Banyak kegiatan dialog lintas agama dan budaya sudah digelar.

Namun ragam program serta pendekatan untuk mereduksi perilaku intoleran belum membuahkan hasil. Kenderungan saling hina antar-kelompok atau antar-golongan bahkan makin tinggi intensitasnya.

"Agar lebih komprehensif memahami akar permasalahan, pemerintah dan parlemen layak mendengarkan pandangan dan masukan dari lembaga-lembaga agama. Menjadi ideal jika rumusan program dan model pendekatan baru itu dilandasi kemauan baik saling merangkul dalam konteks sesama anak bangsa, untuk kemudian berdialog. Jika ada kontinuitas dialog, perilaku intoleran menjadi tidak relevan lagi," pungkas Bamsoet. (Frida Astuti/Bus)