Selasa, 12 November 2019 | 23:36 WIB
Golkar Minta Polemik Perppu KPK Diselesaikan dengan Jalur Konstitusional
Minggu, 13 Oktober 2019 | 19:14 WIB
Firman Soebagyo - [ist]

Skalanews - Politikus Partai Golkar Firman Soebagyo meminta semua pihak untuk memahami proses bernegara sesuai konstitusi. Menurut dia, tidak benar apabila presiden didesak-desak pihak tertentu untuk mengeluarkan Perppu terkait UU KPK.

"Bernegara itu kan punya aturan. Aturannya adalah aturan hukum, itu lah bentuk kehadiran negara untuk mengatur segala sesuatu yang terkait dengan masalah tata kelola pemerintahan dan negara. Itu fungsinya DPR. Nah, kalau semua konstitusinya dipenuhi maka silakan rakyat itu tidak bisa menggunakan pola-pola penekanan-penekanan yang di luar sistem," kata Firman kepada wartawan, Minggu (13/10).

Firman meminta kepada pihak-pihak yang keberatan dengan hadirnya UU KPK revisi untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan bukannya dengan cara menekan Presiden Joko Widodo.

"Karena kalau itu dituruti maka ini akan menjadi parlemen jalanan. Oleh karena itu koridor konstitusional itu adalah menggugat di Mahkamah Konstitusi," imbuhnya.

Firman mengatakan, penekanan sejumlah elemen kepada presiden untuk mengeluarkan Perppu itu tidak dibenarkan dalam konstitusi. Sebab, revisi UU KPK itu merupakan bagian dari proses bernegara yang diatur dalam UU.

"Kalau semuanya kemudian diobrak-abrik dengan cara tekanan-tekanan demo-demo begini, ya tentunya tidak tepat, ini akan merusak sistem demokrasi kita," jelas mantan anggota Badan Legislasi DPR itu.

Oleh karena itu, kata Firman, pola-pola penekanan terhadap presiden ini tidak boleh dilakukan.

"Itu adalah presure-presure yang inkonstitusional. Itu adalah melanggar UU. Oleh karena itu koridornya adalah silakan nanti ketika sudah 30 hari, otomatis jadi UU maka silakan menggugat (ke MK). Presiden kan juga dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan UU ini direvisi kan ada masukan-masukan dari rakyat," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)