Kamis, 20 Februari 2020 | 09:19 WIB
Presiden Perintahkan Perpindahan Ibu Kota Cakup Ekonomi dan Pendidikan
Senin, 16 Desember 2019 | 20:12 WIB
-

Skalanews - Presiden Joko Widodo memerintahkan proses perpindahan ibu kota ke Kalimantan Timur juga memperhatikan pembangunan di sisi ekonomi maupun pendidikan yang canggih.

"Bukan sekedar pindah lokasi, tetapi kita ingin ada sebuah transformasi, pindah cara kerja, pindah budaya kerja, pindah sistem kerja, dan juga ada perpindahan basis ekonomi," kata Presiden dalam sambutannya saat membuka rapat terbatas bertopik "Persiapan Pemindahan Ibu Kota" di Kantor Presiden, Jakarta pada Senin (16/12).

Menurut Presiden, rancangan ibu kota baru harus mencakup konsep perekonomian cerdas, dengan kluster-kluster pendidikan dan pusat riset dan inovasi di dalamnya.

Presiden berharap ada lembaga pendidikan tinggi berkelas dunia untuk mencetak sumber daya manusia unggul.

Pusat riset dan inovasi juga diarahkan menjadi titik temu inovasi dan kreativitas berskala internasional.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menekankan proses pembangunan ibu kota baru harus meninggalkan cara-cara lama yang tidak efisien.

Jokowi meminta pemanfaatan teknologi dan sisi kreatifitas dalam pembangunan ibu kota baru yang rencananya berlokasi di antara Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Sudah saatnya talenta-talenta Indonesia, talenta-talenta global berkolaborasi mengembangkan 'smart energy', 'smart health', 'smart food production' yang akan menciptakan lapangan kerja baru bagi anak-anak muda kita serta mendorong usaha mikro kecil dan menengah untuk masuk dan terintegrasi dengan 'global value chain'," demikian Presiden.

Sejumlah pejabat yang hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung ST Burhanudin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

Selain itu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Suharso Monoarfa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri BUMN Erick Thohir juga turut dalam rapat tersebut.(ant/dbs)