Selasa, 7 April 2020 | 20:14 WIB
KSPI Duga Omnibus Law akan Hapus Sistem Upah Minimum
Minggu, 26 Januari 2020 | 13:20 WIB
-

Skalanews - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengaku khawatir sistem upah per jam akan menghapus sistem upah minimum.

Said menduga aturan ini masuk dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

"Ini akan menghapus sistem upah minimum yang berlaku selama ini untuk para buruh yang bekerja satu tahun ke bawah," kata Said dalam diskusi 'Omnibus Law Bikin Galau' di Jakarta Pusat, Minggu (26/1).

Said juga menduga mekanisme sistem upah per jam ini dijadikan alat bagi oknum pengusaha untuk mengakali upah pekerja.

Disebut Said, pengusaha berpotensi semena-mena terhadap pekerja, terutama soal keterlambatan upah.

"Khawatirnya juga pengusaha yang tidak bayar upah minimum enggak ada hukuman. Orang terlambat bayar upah tidak ada yang dilakukan," sambungnya.

Said menilai RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja hanya berorientasi kepada pelaku dunia usaha tanpa menyentuh pekerja.

Padahal, setiap pembentukan undang-undang usaha maupun investasi tidak terlepas dari regulasi tenaga kerja.

"Lazim kalau punya undang-undang investasi pasti diiringi produk undang-undang perlindungan tenaga kerja. Selalu begitu seluruh dunia," pungkasnya. (Frida Astuti/Bus)


  
  
TERPOPULER
Index +