Jumat, 20 Juli 2018 | 10:13 WIB
Politik
Ketua MPR: Kembali ke UUD 45 No, GBHN Yes
Kamis, 15 Maret 2018 | 06:30 WIB
-

Skalanews - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memastikan tidak akan memberlakukan kembali UUD 1945 sebelum amandemen.

Namun, menurut Ketua MPR, Zulkifli Hasan pihaknya bersama dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) akan kembali memberlakukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Iapun menyebutkan, pemberlakuan GBHN itu dengan cara amandemen terbatas.

Hal itulah yang menjadi kesepakatan antara MPR dengan UKPPIP di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

"(Amandemen terbatas) Itu yang disepakati. Amandemen terbatas mengenai perlunya kita punya haluan negara. Itulah yang akan kita konsultasikan. Jadi bukan kembali ke UUD 1945, tapi amandemen terbatas," katanya.

Selain itu, Zulkifli mengakui pertemuan yang digelar selama kurang lebih dua jam tersebut berlangsung blak-blakan, terbuka, dan apa adanya. Seperti bagaimana MPR dan DPD mempertanyakan tugas dan fungsi yang selama ini dilakukan.

"Kalau dulu (MPR) sebagai lembaga tertinggi, bagaimana sekarang posisinya, apa yang dilakukan dengan jumlah yang banyak, anggaran yang besar dan lain sebagainya," ujarnya.

Kemudian, terkait banyaknya calon kepala daerah yang dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan mahalnya biaya politik juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

Zulkifli mengatakan perlu adanya jalan keluar untuk permasalahan tersebut sehingga tidak ada lagi calon kepala daerah yang tertangkap KPK karena mencari dana untuk kampanye.

"Saat ini belum ada aturan yang sah bagaimana pembiayaan para kepala daerah ini. Biayanya mahal, parpol tak boleh cari uang. Ini mesti kita benahi bagaimana Indonesia dalam tahun-tahun mendatang ada yang perlu dibenahi," jelasnya.

MPR dan Tim UKP PIP juga menyadari hilangnya nilai-nilai luhur kebangsaan di masyarakat. Saling hujat dan ujaran kebencian, SARA menjadi sesuatu hal yang biasa di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Oleh karena itu Zulkifli mengatakan perlu adanya evaluasi dengan sistem yang ada.

"Kesimpulannya tentu nanti UKPPIP bersama MPR akan diskusikan dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujarnya.

Selain Zulkifli Hasan, beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, Ketua Dewan Pengarah Pembinaan Ideologi Pancasila,Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno, Mahfud MD, Romo Benny Susetyo, Yudi Latif, serta jajaran pimpinan MPR seperti Mahyudin, E E Mangindaan, Hidayat Nur Wahid. (bisma rizal/bus)