Kamis, 13 Desember 2018 | 06:43 WIB
Politik
Anggota DPR Apresiasi Presiden Coret Relaksasi Dini
Jumat, 30 November 2018 | 23:07 WIB
Maruarar Sirait - [beritasatu]

Skalanews - Anggota Komisi XI DPR RI Maruarar Sirait mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang telah mencoret kebijakan relaksasi terkait UMKM dari Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagaimana yang terdapat di dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI.

"Komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM dalam negeri tidak perlu diragukan lagi," kata Maruarar Sirait dalam rilis di Jakarta, Jumat (30/11).

Politisi PDIP itu mengingatkan bahwa Presiden telah melakukan penurunan bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 23 persen menjadi 7 persen.

Selain itu, ujar dia, langkah kebijakan lainnya yang pro-UMKM nasional antara lain mengubah pajak UMKM yang dulunya 1 persen menjadi 0,5 persen.

Pemerintah, lanjutnya, juga mengeluarkan kredit tanpa agunan dari Rp5 juta menjadi Rp25 juta.

Ia juga menginginkan menteri yang terdapat di jajaran Kabinet kerja juga satu visi dengan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, Presiden Joko Widodo yang telah mencabut ketentuan relaksasi terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari Paket Kebijakan Ekonomi XVI menunjukkan keberpihakan Kepala Negara kepada UMKM.

"Kita patut memberikan acungan jempol kepada Presiden yang telah menunjukkan keberpihakannya kepada sektor UMKM," kata Bambang Soesatyo.

Menurut dia, salah satu cara untuk mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang berkeadilan adalah dengan memperkuat UMKM serta mendorong ekspor nasional dan mendorong pembangunan industri yang berdaya saing.

Politisi Golkar itu berpendapat bahwa meningkatnya ekspor dari sektor UMKM akan menjadikan neraca perdagangan Indonesia surplus dan dalam waktu bersamaan akan memperkuat cadangan devisa negara.

"Pemerintah harus bisa mendorong UMKM berorientasi ekspor dan menjadikan ekspor lebih atraktif, sehingga pelaku industri tertarik memasarkan produknya di luar negeri," paparnya.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah bisa memberikan semacam insentif yang menarik kepada para pelaku industri untuk meningkatkan ekspor.

Sebagaimana diwartakan, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen dukungannya kepada pengembangan UMKM yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia.

"Jangan meragukan komitmen saya dalam UMKM," kata Presiden Jokowi ketika menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Hotel Alila Surakarta, Rabu (28/11).

Presiden menyadari bahwa kontribusi UMKM sangat signifikan, yaitu ada sekitar 62 juta unit UMKM yang mempekerjakan 116 juta orang, yang berarti lebih dari 80 pesen tenaga kerja di sektor UMKM.(ant/dbs)