Jumat, 18 Januari 2019 | 17:09 WIB
Politik
ACTA Laporkan Komisioner KPU Langgar Kode Etik
Rabu, 9 Januari 2019 | 13:15 WIB
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) - (Ist)

Skalanews - Komisioner KPU Pusat, Pramono Ubaid dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pernyataannya terhadap kicauan Wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief di akun Twitternya.

Laporan tersebut dilakukan oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) pada Selasa (8/1) kemarin.

Menurut Anggota ACTA Hendarsam Marantoko, pernyataan Pramono yang menyebutkan bahwa kicauan Andi Arief yang meminta agar dilakukan pengechekan terhadap 7 kontainer di pelabuhan Tanjung Periok adalah terencana menunjukan sikap tidak netral.

"Pernyataan Pramono Ubaid tersebut sangat tendensius dan menyudutkan Andi Arief yang merupakan pendukung Paslon 02," jelasnya saat dihubungi melalui pesan singkat, Rabu (9/1).

Hendarsam menambahkan, Pramono bukan penyidik pidana dan karenanya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan dugaan dalam konteks pidana.

"Sebagai Komisoner KPU seharusnya dia harusnya profesional dan hanya menyampaikan pernyataan yang terkait Tupoksinya," jelasnya.

Hal itu dianggap Hendarsam, melanggar ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 jo. Pasal 10 huruf d Peraturan Bersama penyelenggara Pemilu nomor 13 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

"Aturan itu mengatur Penyelenggara Pemilu untuk tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu," jelasnya.

Kemudian terkait dengan perkara dugaan hoaks yang disuarakan Andi Arief, Hendarsam menyebutkan, pihaknya mengapresiasi sikap kepolisian. "Yang tidak gegabah menyampaikan spekulasi atau dugaan sebelum adanya bukti-bukti yang relevan," jelasnya.

Dirinya pun berharap DKPP dapat memproses laporannya yang diterima melalui surat tanda terima DKPP nomor 01-08/I/PP.01/2019.

Hal itu dilakukan kata Hendar, agar kepercayaan rakyat kepada insitusi KPU tidak tergerus.

"Kami meminta kepada DKPP untuk memutus; menerima pengaduan pengadu seluruhnya, menyatakan teradu bersalah telah melanggar asas mandiri dan adil dalam Pemilu. Dan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap," jelasnya.

Pramono sebelumnya memandang cuitan Andi Arief di akun Twitter-nya @AndiArief_ terkait hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos telah didesain dan dipikirkan secara matang. Pramono menyebut Andi Arief melakukan hal tersebut agar tidak dituduh menyebarkan hoaks.

"Jadi itu memang sudah dia pikirkan secara matang pilihan kata-katanya. Ada kata 'minta tolong', itu untuk menghindari dan bagian dari strategi saja," kata Pramono di kantor KPU, Jakarta, Jumat (4/1).

Dirinya juga menyebutkan, ada pihak-pihak yang memang menginginkan agar kepercayaan publik terhadap KPU tergerus.

Sampai berita ini ditulis Pramono belum mengeluarkan statment atas laporan tersebut.(Bisma Rizal/dbs)