Selasa, 25 Juni 2019 | 08:50 WIB
Politik
Momentum Hari Pancasila, Semua Elemen Bangsa Diimbau Kembali Bersatu
Sabtu, 1 Juni 2019 | 23:28 WIB
Acara yang digelar Aliansi BEM Nasionalis di Hotel Sofyan, Jakarta Selatan -

Skalanews - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengimbau, di momentum hari Pancasila agar semua elemen anak bangsa bersatu kembali. Boleh berbeda dalam kebhinekaan namun tidak boleh bercerai berai.

Hal itu disampaikan Hamdan dalam acara Simposium Kebangsaan dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila.

Acara tersebut digelar Aliansi BEM Nasionalis di Hotel Sofyan, Jakarta Selatan, Sabtu (01/05) dengan mengangkat tema "Implementasi Pancasila Sebagai Alat Pemersatu Bangsa".

Selain Hamdan, hadir dalam acara itu Ketua Komunikasi dan Informasi MUI Pusat Masduki Baidlowi, Pengamat Politik UIN Jakarta Adi Prayitno, Ketua Umum IMM Najih Prasetyo.

"Bahwa kita boleh berbeda-beda dalam memahami ketuhanan yang maha esa. Kita boleh berbeda-heda saat berjuang membela bangsa Indonesia, berbeda bahasa, namun kita bersatu dalam Indonesia," tutur Hamdan.

Diterangkan Hamdan, makna dasar dari pancasila yang ditetapkan pada 1 Juni bermula dari pidato Presiden Soekarno yang terkait langsung dengan lima sila yang terdapat di dalam Pancasila. Soekarno sebagai sosok yang begitu benci dengan penjajahan dan kapitalisme, telah membagi tiga jenis kapitalisme, yakni Kapitalisme Belanda, Portugis dan Inggris.

Sementara, itu, Masduki Baidlowi mengatakan, Demokrasi di Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

Dia menilai, kegagalan menjalankan demokrasi terpimpin sebagaimana yang dicanangkan Soekarno sejak awal memimpin bangsa Indonesia, sehingga perlu implementasi pancasila untuk kembali menyatukan bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Nasional (Kornas BEM Nas) Riyan Hidayat menilai, ada yang salah dalam sikap kita kali ini, khususnya suasana yang terjadi hari ini.

Menurut dia, dinamika kebangsaan merupakan karya-karya elit, bukan karya kaum milenial yang akan meneruskan estafet demokrasi ke depan. "Banyak dari kita yang masih melihat pemilu itu biasa saja, padahal ini merupakan salah satu penerapan demokrasi," jelas riyan.

Sementara itu, Pengamat Politik, Adi Prayitno mengatakan bahwa dalam demokrasi elektoral, tidak peduli latar belakang orang tersebut, satu potret demokrasi sekarang memberikan kebebasan bagi siapa saja, inilah ruang demokrasi yang memungkinkan (jalan tol) perubahan bagi kita orang biasa-biasa saja.

"Orang mau demo aja dianggap makar, atau berpotensi makar. Kenapa aksi jalanan ini menjadi hantu bagi siapa yang berkuasa. Bukan hanya saat ini, tapi bagi penguasa-penguasa sebelumnya," katanya.

Tentu, lanjutnya, mobilisasi jalanan memang lebih memungkinkan untuk membangun sentimen, atau bisa dikapitalisasi untuk melakukan apa saja. Bisa damai, bisa rusuh, bisa chaos.

"Makanya jalan tengah untuk meredakan yang paling mungkin adalah menunggu semua proses yang sedang berlangsung misalnya hasil keputusan KPU," tutupnya.(Deddi Bayu/dbs)