Sabtu, 20 Juli 2019 | 19:21 WIB
Politik
Perubahan Angka di Form DA1, Perludem: Tak Pengaruhi Hasil Pemilu
Kamis, 11 Juli 2019 | 21:47 WIB
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini - [skalanews]

Skalanews - Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini menyebut setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilu Presiden dan Pileg melalui SK No 987, maka tak ada lagi ruang bagi Calon Legislatif (Caleg) maupun Partai Politik (Parpol) untuk mempersoalkan hasil selain ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ketika KPU ketuk palu, maka mekanisme koreksi ada di MK. Jadi, kalau ada perselisihan hasil, salah hitung, kecurangan, manipulasi itu memang di MK. Tidak ada pintu lain," kata Titi Anggraini kepada wartawan, Kamis (11/7).

Perubahan angka di dalam berita acara di formulir DA1, tetapi SK KPU No 987 tidak berubah, maka tidak terjadi apa-apa dan tidak mengubah hasilnya.

"Jadi, jangan dianggap perubahan DA1 itu bisa merubah hasil. Hasil final itu yang ada di dalam SK KPU 987 itu. Tidak ada urusannya dengan DA1," tegas dia lagi.

Seperti diketahui ada tiga dapil yang bermasalah dengan formulir DA1 yakni Jatim XI, Jateng V dan Kalbar. Di tiga dapil ini diketahui para caleg dan partai politik tidak mempermasalahkan sengketa ke MK, tetapi KPU justru merubah formulir DA1 dengan basis keputusan Bawaslu.

Titi menerangkan, untuk mengubah SK KPU No 987, tidak bisa hanya berbasis pada DA1 saja, maka perlu merubah formulir DB, DC baru formulir DD.

"Walaupun ada perubahan angka di DA1, tidak mengubah hasil KPU. Hasil itu di SK KPU, bukan di DA1. Mengubah SK KPU No 987 itu tidak bisa hanya berbasis DA1," sambungnya.

Intinya, sambung Titi, kalaupun ada caleg yang mempermasalahkan hasil karena hanya berbasis DA1 akan sia-sia. Sebab, caleg terpilih tetap berpatokan pada SK KPU No 987 bukan pada DA1.

"Sepanjang SK KPU No 987 itu tidak berubah maka penetapan caleg terpilih berdasarkan SK tersebut. Kecuali MK memutuskan lain," pungkasnya.

Senada, mantan Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah juga membenarkan jika ada sengketa hasil maka yang bisa mengubah adalah MK.

"Ada sengketa itu prosesnya di sengketa hasil di MK. Jadi ruang itu di MK saja. Kalau memang ada perubahan DA1 tanpa putusan MK tidak berlaku," kata Ferry.

Demikian pula dikatakan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem, Syarif Abdullah Akladrie, secara legal standing apa yang dilakukan oleh Bawaslu sudah kedarluasa. Maka, keputusan KPU juga batal demi hukum karena tidak sesuai.

"Jika ada sengketa yang menyelesaikan sengketa itu adalah MK," singkat Syarif.(Frida Astuti/Bus)