Senin, 16 Desember 2019 | 08:49 WIB
Politik
Pengamat Ingatkan Ahok Harus Penuhi Tiga Kriteria Jadi Bos BUMN
Rabu, 20 November 2019 | 17:31 WIB
-

Skalanews - Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengingatkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus memenuhi tiga kriteria utama sebelum menduduki jabatan srategis di salah satu badan usaha milik negara (BUMN).

"Ahok diusulkan masuk BUMN karena dianggap orang bersih dan punya integritas, tapi itu saja tidak cukup karena juga harus tahu bagaimana sisi kapasitas teknis dan paradigma," kata Mohamad Faisal di Jakarta, Rabu (20/11).

Menurut dia, tiga kriteria itu yakni integritas karena BUMN kerap mendapat intervensi politik yang berpotensi menggangu profesionalitas dan kinerja.

Kedua, memiliki kapasitas teknis dan wawasan termasuk kemampuan interpersonal yang baik dengan lingkungan.

Direktur Eksekutif Core Indonesia itu mengatakan masih banyak korporasi milik negara yang belum berkinerja maksimal sehingga memerlukan sentuhan tangan-tangan profesional.

Kemampuan interpersonal termasuk cara berkomunikasi yang baik juga menjadi syarat yang tidak bisa dipisahkan, baik komunikasi di dalam lingkungan badan usaha maupun BUMN lainnya.

Apalagi, lanjut dia, BUMN harus bersinergi untuk efisiensi dan efektifitas dalam mendukung program pemerintah.

Kemampuan interpersonal, kata dia, juga menjadi salah satu elemen penting agar bisa diterima lingkungan sekitar yang pada akhirnya mendukung kinerja korporasi.

"BUMN ini kan misalnya Pertamina atau PLN, merupakan BUMN lama yang punya struktur organisasi besar, personel juga banyak, juga orang sudah berpengalaman di sana yang sudah lama, ini perlu pola komunikasi yang baik, karena tidak mungkin orang kerja sendiri," katanya.

Kriteria ketiga, lanjut dia, dari sisi paradigma karena BUMN memiliki tugas sebagai agen menjalankan pembangunan pemerintah tidak hanya memaksimalkan profit.

Sehingga, apabila benar duduk dalam jajaran strategis di salah satu BUMN, lanjut dia, Ahok diharapkan memaksimalkan paradigma tersebut untuk mendukung pembangunan negara.(ant/dbs)