Rabu, 11 Desember 2019 | 18:41 WIB
Politik
Demokrat Jatim Telah Usulkan Pilkada Langsung dengan Perbaikan
Jumat, 22 November 2019 | 02:35 WIB
Sri Subianti - [ist]

Skalanews - Ketua Fraksi Partai Demokrat Jatim, Sri Subianti menanggapi usulan Mendagri Tito Karnavian untuk merevisi pelaksanaan pilkada dengan memberlakukan Pilkada Asimetris di dalam pelaksanaan Pilkada tahun depan.

Menurutnya pada tahun 2014 lalu, Partai Demokrat sudah mengusulkan pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan.

"Saat tahun 2014 lalu kami mengusulkan pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan ditolak oleh sidang paripurna di DPR RI dan berujung disetujuinya pilkada tak langsung melalui mekanisme voting. Demokrat protes dan sebagaimana kita ketahui akhirnya Presiden SBY keluarkan Perppu yang membatalkan UU Pilkada Tak Langsung tersebut," ujarnya saat ditemui di kantornya, Surabaya, Kamis (21/11).

Perempuan yang juga bendahara DPD Partai Demokrat Jatim ini menambahkan Partai Demokrat memiliki sikap dan pandangan yang sama dengan mayorits keinginan rakyat saat itu, yang menginginkan terjaganya hak rakyat untuk memilih pemimpin daerahnya secara langsung.

"Tentu dengan berbagai alasan sampai saat ini sikap Partai Demokrat konsisten. Jangan cabut hak politik rakyat," terangnya.

Antie - biasa disapa ini, mengungapkan jika saja saat itu usul Partai Demokrat disetujui, maka tak ada alasan untuk khawatirkan soal politik uang, biaya besar berlebihan, potensi korupsi, kecurangan dan ekses negatif lain dalam Pilkada.

"Setidaknya semua hal tersebut sudah menjadi syarat dan faktor yang diawasi ketat," jelasnya.

Ditambahkan Antie bahwa usulan Mendagri untuk mewacanakan pilkada menjadi tak langsung karena hal-hal negative, sebagaimana yang diargumentasikan hal ini seakan-seakan menjadi kemunduran atau kesadaran yang datang secara terlambat.

"Dan ingat, sejarah sudah mencatat terlebih dahulu bahwa partai Demokrat jauh-jauh hari sudah memperjuangkan revisi pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan," tutupnya. (wahyu/bus)