Selasa, 31 Maret 2020 | 02:00 WIB
Politik
MPR Minta Pemerintah Perbaiki Komunikasi Publik Terkait Virus Corona
Sabtu, 7 Maret 2020 | 04:18 WIB
Jazilul Fawaid - [ist]

Skalanews - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKB Jazilul Fawaid meminta pemerintah memperbaiki pola komunikasi publik terkait berbagai hal termasuk dampak dan penanganan Virus Corona Baru atau Covid-19.

Langkah itu, menurut dia, agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam penanganan virus tersebut.

"Pemerintah harus ambil langkah-langkah untuk membuat masyarakat tenang dengan virus tersebut dan jelaskan kepada publik bahwa pemerintah siap dari sisi kebijakan yang dikeluarkan, salah satunya menutup warga dari negara yang terdampak Corona," kata Jazilul, usai menjadi pembicara diskusi Empat Pilar MPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (06/3).

Menurut dia, negara harus memastikan bahwa rumah sakit, dokter, dan alat kesehatan siap menghadapi Virus Corona, itu harus ditunjukkan kepada masyarakat.

Dia juga meminta pemerintah meyakinkan publik bahwa ada lembaga yang ditunjuk dan memiliki otoritas untuk menyampaikan secara spesifik terkait Virus Corona.

"Keterangan pejabat pusat dan daerah jangan berbeda-beda atau saling menyalahkan. Itu nanti berdampak fatal karena masyarakat tidak percaya siapa otoritas yang menjelaskan soal Corona, berapa korban, sampai dimana penyebarannya, dan bagaimana cara mengantisipasinya," ujarnya.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menilai kalau ada daerah yang mau menyampaikan informasi tertentu terkait Virus Corona, maka harus melaporkan kepada pemerintah pusat dahulu.

Menurut dia, kalau pemerintah pusat mengizinkan menyampaikan laporan tersebut secara teknis, tidak masalah disampaikan namun jangan berbeda-beda datanya.

"Nanti di sini bilang dua, di sana bilang tiga, di sini bilang 50 orang, nanti masyarakat tambah panik. Pemerintah harus berikan keyakinan melalui komunikasi publik yang baik dan dipercaya masyarakat bahwa apa yang keluar dari pemerintah, itu yang benar," katanya pula.

Jazilul menilai antarkementerian/lembaga dan antara pemerintah pusat daerah tidak boleh berbeda pandangan terkait dampak dan langkah penanganan Virus Corona.

Menurut dia, kalau terjadi ketidaksamaan pandang, bagaimana publik bisa yakin kalau pemegang otoritas seperti pemerintah pusat dan daerah tidak bisa koordinasi.

"Itu yang nanti melebihi virus itu sendiri karena timbulkan ketakutan dan spekulasi. Dari sisi komunikasi saja tidak siap, bagaimana kalau tiba-tiba wabah itu menyebar," ujarnya lagi.

Menurut dia, langkah pemerintah menerapkan larangan warga dari empat negara berkunjung ke Indonesia merupakan langkah awal dan harus terus ditindaklanjuti.

Dia mencontohkan langkah lanjutannya adalah bagaimana dengan usaha-usaha yang sepi seperti sektor pariwisata dan industri, sehingga pemerintah harus tunjukkan langkahnya.

"Apa langkahnya supaya tidak menyentuh dampak ekonomi yang lebih luas. Misalnya sekarang ada sekian tujuan wisata yang didiskon harganya agar tidak sepi minimal wisata domestik, namun masyarakat tidak berani keluar rumah karena mereka tidak yakin kalau aman," katanya lagi.(ant/dbs)


  
  
TERPOPULER
Index +